404 Sejarah – IPDN
Tentang IPDN
 /  Sejarah
Maksud

IPDN berada di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) dan bertujuan untuk mendidik dan melatih pamong praja yang bertugas di pusat maupun di daerah.

 

Sejarah

Penyelenggaraan pendidikan kader pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang  terbentuk melalui proses perjalanan sejarah yang panjang. Perintisiannya dimulai sejak zaman pemerintahan  Hindia Belanda pada tahun 1920, dengan terbentuknya sekolah pendidikan Pamong Praja yang  bernama Opleiding School Voor Inlandshe Ambtenaren (OSVIA) dan Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA). Para lulusannya sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan  untuk  memperkuat penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda. Dimasa kedudukan pemerintah Hindia Belanda, penyelenggaraan pemerintahan Hindia  Belanda dibedakan atas pemerintahan yang langsung dipimpin oleh kaum atau golongan pribumi  yaitu  Binnenlands Bestuur Corps  (BBC) dan pemerintahan yang tidak langsung  dipimpin oleh kaum atau golongan dari keturunan Inlands Bestuur Corps (IBC).

Pada masa awal kemerdekaan RI, sejalan dengan penataan sistem pemerintahan yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945, kebutuhan akan tenaga kader pamong praja untuk melaksnakan tugas-tugas pemerintahan baik pada pemerintah pusat maupun daerah semakin meningkat sejalan dengan tuntutan perkembangan penyelenggaraan pemerintahannya. Untuk memenuhi kebutuhan akan kekurangan tenaga kader pamong praja, maka pada tahun 1948 dibentuklah lembaga pendidikan dalam lingkungan Kementrian Dalam Negeri yaitu Sekolah Menengah Tinggi (SMT) Pangreh Praja yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas (SMPAA) di Jakarta dan Makassar.

Pada Tahun 1952, Kementrian Dalam Negeri menyelenggarakan Kursus Dinas C (KDC) di Kota Malang Jawa Timur, dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan pegawai golongan DD yang siap pakai dalam melaksanakan tugasnya.

Pada Tahun 1952, Kementrian Dalam Negeri menyelenggarakan Kursus Dinas C (KDC) di Kota Malang Jawa Timur, dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan pegawai golongan DD yang siap pakai dalam melaksanakan tugasnya.

Sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks, luas dan dinamis, maka pendidikan aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan tingkatan kursus dinilai sudah tidak memadai. Berangkat dari kenyataan tersebut, mendorong pemerintah mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) pada tanggal 17 Maret 1956 di Malang, Jawa Timur, yang diresmikan oleh Presiden Soekarno dengan Direktur pertama Mr. Raspio Woerjodiningrat. Mahasiswa APDN Nasional Pertama ini adalah lulusan KDC yang direkrut secara selektif dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan asal provinsi selaku  kader pemerintahan pamong praja yang lulusannya dengan gelar Sarjana Muda “Bechelor of Art (BA)”.  Pada saat peresmian tersebut Presiden Soekarno mengatakan bahwa:

“Saat ini kita berada dalam tahap investasi seluas-luasnya untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dan saya sudah menjelaskan arti investasi itu, yakni kemampuan manusia, materi dan sikap mental “.

Pada perkembangan selanjutnya, lulusan APDN dinilai masih perlu ditingkatkan dalam rangka upaya lebih menjamin terbentuknya kader-kader pemerintahan yang ”qualified leadership  and manager administrative”, terutama dalam menyelenggarakan tugas-tugas urusan pemerintahan umum. Kebutuhan ini mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan aparatur di lingkungan Departemen Dalam Negeri  setingkat Sarjana, maka dibentuklah Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) yang berkedudukan di Kota Malang Jawa Timur berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 1967, selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1967. Peresmian berdirinya IIP di Malang pada tanggal 25 Mei 1967.

Pada tahun 1972  Institut Ilmu Pemerintahan ( IIP) yang berkedudukan di Malang Jawa Timur dipindahkan ke Jakarta melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1972. Pada tanggal 9 Maret 1972, kampus IIP yang terletak di Jakarta di resmikan oleh Presiden Soeharto yang dinyatakan : ” Dengan peresmian kampus Institut Ilmu Pemerintahan, mudah-mudahan akan merupakan kawah candradimukanya Departemen Dalam Negeri untuk menggembleng kader-kader pemerintahan yang tangguh bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan pembentukan IIP yang merupakan peningkatan dari APDN Nasional di Malang, maka untuk penyelenggaraan pendidikan kader pada tingkat akademi, Kementrian  Dalam Negeri secara bertahap sampai dengan dekade tahun 1970-an membentuk APDN di 20 Provinsi selain yang berkedudukan di Kota Malang Jawa Timur, juga  dibentuk di Banda Aceh, Medan, Bukittinggi, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Mataram, Kupang, Makassar, Menado, Ambon dan Jayapura.

Seiring dengan pembentukan IIP yang merupakan peningkatan dari APDN Nasional di Malang, maka untuk penyelenggaraan pendidikan kader pada tingkat akademi, Kementrian  Dalam Negeri secara bertahap sampai dengan dekade tahun 1970-an membentuk APDN di 20 Provinsi selain yang berkedudukan di Kota Malang Jawa Timur, juga  dibentuk di Banda Aceh, Medan, Bukittinggi, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Mataram, Kupang, Makassar, Menado, Ambon dan Jayapura.

Pada tahun 1988, dengan pertimbangan untuk menjamin terbentuknya wawasan nasional dan pengendalian kualitas pendidikan, Menteri Dalam Negeri Rudini  mengeluarkan kebijakan penyatuhan 20 Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) yang tersebar di 20 Provinsi pada satu tempat penyelenggaraan pendidikan yang bersifat Nasional di Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat yang kemudian diresmikan pada tahun 1990.
Sejak tahun 1995, untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pamong praja, perkuliahan di STPDN ditingkatkan statusnya menjadi Diploma IV sedangkan IIP menjadi program sarjana (S1). Keberadaan dua sistem yang hampir sama di dalam kementerian yang sama dipandang tidak efisien, pada akhirnya Dekrit Presiden Tahun 2004 menetapkan bahwa IIP digabung dengan STPDN.

 

Organisasi Baru

Penggabungan IIP dan STPDN di atas menjadi IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri). IPDN mempunyai tugas untuk mengatur sistem sekolah tinggi kepamongprajaan, termasuk jenis pendidikannya, pola pendidikan, kurikulum, keuangan dan organisasi penyelenggara pendidikan, para pendidik dan praja.

Rencana strategis yang berkesinambungan disusun lebih dari periode 5 tahunan (2005 – 2009, 2010 – 2014 dan 2015 – 2019) yang mencerminkan tantangan dan ruang lingkup birokrasi yang luas yang bertujuan untuk terus mempertahankan prestasi di dalam suatu kementerian yang mencakup kepulauan Indonesia secara keseluruhan.

Disamping kampus Jatinangor, IPDN juga mempunyai kampus-kampus regional di Cilandak, Manado, Makassar, Bukittinggi, Jayapura, Pontianak, dan Mataram. Pendirian kampus regional lainnya pada saat ini masih dalam proses pertimbangan. Pada masa pendidikannya, agar praja mempunyai pengalaman di kampus regional dan agar mempunyai pengetahuan ragam budaya dan cara hidup daerah lain di Indonesia selain di Kampus Jatinangor, maka penyelenggaraan pendidikan di IPDN seluruh praja pada tahun pertama pendidikannya ditempatkan di Kampus Jatinangor, kemudian pada tahun selanjutnya disebar ke kampus-kampus regional di mana penyebaran tersebut Praja disebar ke kampus regional yang bukan merupakan provinsi yang menjadi kontingen asal pendaftarannya.

Disamping digabungkan dengan praja dari berbagai daerah lain yang berbeda budaya dan bahasa, mereka juga Praja juga melakukan kegiatan di daerah terpencil di Indonesia untuk membantu masyarakat, seperti membangun rumah bagi masyarakat miskin. Selama kegiatan ini berlangsung, mereka berinteraksi dengan penduduk desa dan tinggal bersama mereka di rumah mereka. Hal ini merupakan fondasi yang bagus bagi lulusan yang akan memiliki pemahaman matang dan penuh kasih tentang pemenuhan kehidupan di Indonesia.

Selain program D IV dan S1, IPDN juga menyelenggarakan program pascasarjana yang diselenggarakan di Jatinangor dan Cilandak. Sedangkan program profrsi hanya diselenggarakan di Kampus Cilandak.

IPDN mempunyai dua fakultas dan beberapa jurusan yakni:

  1. Fakultas Politik Pemerintahan dengan jurusan sebagai berikut:
    • Kebijakan Pembangunan
    • Pemberdayaan Masyarakat
  2. Fakultas Manajemen Pemerintahan dengan jurusan sebagai berikut:
    • Manajemen Sumber Daya Aparatur
    • Manajemen Sumber Daya Masyarakat
    • Manajemen Keuangan Daerah
    • Manajemen Kependudukan dan Catatan Sipil

 

Lulusan

Lulusan IPDN telah dibina dan dilatih selama empat tahun agar mempunyai mental dan phisik yang baik agar dapat melayani masyarakat di seluruh Indonesia sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara yang berkualitas. Tujuan dari IPDN adalah menghasilkan lulusan yang berkompetensi, berkarakter dan berkepribadian yang selalu terdepan dalam pendidikan. Yang pada akhirnya, lulusan IPDN memainkan peran penting dalam pemerintahan bangsa. Pada saat ini banyak lulusan yang telah menjadi pemimpin atau pejabat di daerah, termasuk mereka yang sekarang menjadi gubernur dan walikota.

IPDN Kampus Utama

Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 20
Jatinangor, Sumedang
45363

TEL: (021) 123456789
FAX: (021) 123456789

Langganan