Profil IPDN

(Cilandak, 31 Mei 2017) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) Dr. H. Asman Abnur, SE, M.Si memberikan kuliah umum di IPDN kampus Cilandak Jakarta dengan tema “Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi di Republik Indonesia”, Rabu 31 Mei 2017. Kuliah umum tersebut diikuti oleh Wasana Praja 216 orang, Nindya praja 217 orang, Mahasiswa Program Profesi Kepamongprajaan dan Civitas Akademika IPDN. Pada kesempatan tersebut, Menteri PANRB didampingi oleh Gubernur IPDN Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS. Acara juga dihadiri oleh Staf Ahli menteri PAN-RB, para Deputi IPDN dan para Kepala Biro IPDN. (Sumber : Humas IPDN)

(Jatinangor, 30 Mei 2017) IPDN mengadakan stadium general bagi para praja di gedung Balairung Rudini, Selasa 30 Mei 2017. Stadium general diisi oleh pembicara utama dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yaitu Prof. Intan Ahmad, Ph.d yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Didampingi Dekan Fakultas Politik Pemerintahan Dr. Ismail Nurdin, M.Si Beliau menegaskan bahwa belajar di perguruan tinggi bukan hanya untuk diri sendiri namun belajar adalah untuk mencapai tujuan besar negara Indonesia. Generasi muda Indonesia harus mempersiapkan diri dengan semangat belajar dan bekerja keras untuk menjadi mahasiswa yang berdaya saing dalam usaha menyongsong target Indonesia Emas tahun 2045. Di akhir acara Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan mengajak seluruh praja yang hadir untuk berprestasi dan berinovasi. (Sumber : Humas IPDN)

(Pemalang, 24 Mei 2017) Setelah kurang lebih 1 (satu) bulan menjalani Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) di Desa-desa Kabupaten Pemalang, Wasana Praja program S1 akhirnya menyelesaikan program Kuliah Kerja Nyata tersebut.

Pada hari Rabu 24 Mei 2017 digelar acara penutupan Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) di Pendopo Kantor Bupati Pemalang. Pada kesempatan itu hadir Bupati Pemalang, Wakil Gubernur IPDN, Pejabat Pemprov Jawa Tengah beserta jajarannya.

Wakil Gubernur IPDN Dr. Reydonizar Monek, M. Dev mengatakan bahwa Kukerta yang dilaksanakan oleh Wasana Praja IPDN merupakan bentuk pengabdian praja kepada masyarakat yang telah tertulis pada Tridharma Perguruan Tinggi. Kukerta ini dapat menjadi motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi yang ada dan berani bertindak untuk memperbaiki kualitas hidup.

Sementara itu Bupati Pemalang H. Junaedi, SH, MH dalam sambutannya mengucapkan banyak terimakasih kepada IPDN yang telah melaksanakan Kukerta serta ikut berperan serta membantu program pemerintah dalam peningkatan mutu serta kualitas masyarakat, dan beliau juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Camat serta seluruh Kades atas kesediaan menerima dan bekerjasama dengan IPDN melalui penempatan praja IPDN melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (Kukerta). (Sumber : Humas IPDN)

(Jatinangor, 29 Mei 2017) Sekretaris Jenderal Kementeri Perindustrian Republik Indonesia Dr. Haris Munandar N, MA Senin 29 Mei 2017 diterima Gubernur IPDN Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS dan jajaran di kampus Jatinangor dalam rangka Studium General kepada Civitas Akademika IPDN dengan tema “Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perindustrian Republik Indonesia”.

Pada materinya  Sekjen Kemenperin menyampaikan Pembangunan industri diarahkan pada industri-industri yang berbasis pertanian dan pertambangan, dan kelautan yang mampu memberikan nilai tambah yang tinggi dan mampu bersaing dalam pasar lokal, regional, nasional, global dan mampu menghasilkan nilai tambah tinggi. 

Pengembangan IKM dan Industri Mikro (Industri Rumah Tangga), perlu didorong dan dibina, menjadi usaha yang makin berkembang dan maju, sehingga mampu mandiri dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Menggalakkan iklim yang sehat dalam berusaha bagi pelaku ekonomi (koperasi, usaha negara, usaha swasta) untuk menumbuhkan kegiatan usaha yang mampu menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi. Meningkatkan pertumbuhan usaha kecil informal menjadi pengusaha kecil formal yang tangguh dan mandiri melalui bantuan pembangunan infrastruktur, perijinan dan bantuan teknis.

Meningkatkan dan mengoptimalkan perolehan devisa ekspor produk industri kehutanan, pertambangan, pertanian, dalam arti luas berikut industri turunannya. Kebijakan Pemerintah mengembangkan perekonomian di Indonesia berorientasi global membangun keunggulan kompetitif dengan mengedepankan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam meningkatkan daya saing dengan membuka akses yang sama terhadap kesempatan berusaha dan kesempatan kerja bagi segenap rakyat dari seluruh daerah dengan menghapuskan seluruh perlakuan diskriminatif dan hambatan.

Pengembangan sektor industri pengolahan mengacu kepada arahan pembangunan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sektor industri dan perdagangan. Pemerintah juga melakukan pembangunan yang ditujukan untuk perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, peningkatan dan pemerataan pendapatan. Kebijakan ekonomi kerakyatan bertumpu pada mekanisme pasar yang adil, persaingan sehat, berkelanjutan, mencegah struktur yang monopolistik dan distortif dapat merugikan masyarakat. Melalui optimalisasi peran pemerintah untuk melakukan koreksi pasar dengan menghilangkan berbagai hambatan melalui regulasi, subsidi dan insentif. Pemberdayakan usaha kecil agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan meningkatkan penguasaan IPTEK dan melakukan secara proaktif negosiasi serta kerjasama ekonomi dalam upaya peningkatan ekspor. Perioritas kebijakan juga merupakan salah satu sasaran utama untuk dicapai dan langkah yang terpenting yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengambil atau memutuskan suatu kebijakan. Maka dalam ketentuan kebijaksanaan (policy) kebijakan adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terhadap terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keinginan atau keadaan yang dikehendaki. (Sumber : Humas IPDN)

(Bandung, 23 Mei 2017) Pengembangan IPDN merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan dan meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan Pemerintah dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan teknologi informasi, bertitik tolak dari hal tersebut Selasa 23 s/d 24 Mei 2017 bertempat di Bandung IPDN menyelenggarakan Rapat Pembahasan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) IPDN yang dibuka oleh Wakil Gubernur IPDN Dr. Reydonizar Moenek, M.Dev dan didampingi oleh Kepala Biro Administrasi Akademik dan Perencanaan Dr. Yusharto, M.Pd.

Maksud dari pembahasan rencana induk pengembangan ini adalah memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan dan implementasi bagi pengembangan IPDN yang komprehensif, efisien, efektif dan terpadu dalam bentuk Kerangka Pemikiran Dasar, Cetak Biru Pengembangan, Solusi Pentahapan Pengembangan serta Rencana Implementasi.

Wakil Gubernur IPDN pada sambutan pembukaan menyampaikan Rencana Induk Pengembangan IPDN tetap berada dalam kerangka bagian dari penerapan e-Government secara nasional, dengan tujuan, meningkatkan mutu layanan publik, terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, serta perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan. (Sumber : Humas IPDN)

Main Menu