Profil IPDN

(Jatinangor, 29 Mei 2017) Sekretaris Jenderal Kementeri Perindustrian Republik Indonesia Dr. Haris Munandar N, MA Senin 29 Mei 2017 diterima Gubernur IPDN Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS dan jajaran di kampus Jatinangor dalam rangka Studium General kepada Civitas Akademika IPDN dengan tema “Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perindustrian Republik Indonesia”.

Pada materinya  Sekjen Kemenperin menyampaikan Pembangunan industri diarahkan pada industri-industri yang berbasis pertanian dan pertambangan, dan kelautan yang mampu memberikan nilai tambah yang tinggi dan mampu bersaing dalam pasar lokal, regional, nasional, global dan mampu menghasilkan nilai tambah tinggi. 

Pengembangan IKM dan Industri Mikro (Industri Rumah Tangga), perlu didorong dan dibina, menjadi usaha yang makin berkembang dan maju, sehingga mampu mandiri dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Menggalakkan iklim yang sehat dalam berusaha bagi pelaku ekonomi (koperasi, usaha negara, usaha swasta) untuk menumbuhkan kegiatan usaha yang mampu menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi. Meningkatkan pertumbuhan usaha kecil informal menjadi pengusaha kecil formal yang tangguh dan mandiri melalui bantuan pembangunan infrastruktur, perijinan dan bantuan teknis.

Meningkatkan dan mengoptimalkan perolehan devisa ekspor produk industri kehutanan, pertambangan, pertanian, dalam arti luas berikut industri turunannya. Kebijakan Pemerintah mengembangkan perekonomian di Indonesia berorientasi global membangun keunggulan kompetitif dengan mengedepankan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam meningkatkan daya saing dengan membuka akses yang sama terhadap kesempatan berusaha dan kesempatan kerja bagi segenap rakyat dari seluruh daerah dengan menghapuskan seluruh perlakuan diskriminatif dan hambatan.

Pengembangan sektor industri pengolahan mengacu kepada arahan pembangunan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sektor industri dan perdagangan. Pemerintah juga melakukan pembangunan yang ditujukan untuk perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, peningkatan dan pemerataan pendapatan. Kebijakan ekonomi kerakyatan bertumpu pada mekanisme pasar yang adil, persaingan sehat, berkelanjutan, mencegah struktur yang monopolistik dan distortif dapat merugikan masyarakat. Melalui optimalisasi peran pemerintah untuk melakukan koreksi pasar dengan menghilangkan berbagai hambatan melalui regulasi, subsidi dan insentif. Pemberdayakan usaha kecil agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan meningkatkan penguasaan IPTEK dan melakukan secara proaktif negosiasi serta kerjasama ekonomi dalam upaya peningkatan ekspor. Perioritas kebijakan juga merupakan salah satu sasaran utama untuk dicapai dan langkah yang terpenting yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengambil atau memutuskan suatu kebijakan. Maka dalam ketentuan kebijaksanaan (policy) kebijakan adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terhadap terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keinginan atau keadaan yang dikehendaki. (Sumber : Humas IPDN)

(Pemalang, 24 Mei 2017) Setelah kurang lebih 1 (satu) bulan menjalani Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) di Desa-desa Kabupaten Pemalang, Wasana Praja program S1 akhirnya menyelesaikan program Kuliah Kerja Nyata tersebut.

Pada hari Rabu 24 Mei 2017 digelar acara penutupan Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) di Pendopo Kantor Bupati Pemalang. Pada kesempatan itu hadir Bupati Pemalang, Wakil Gubernur IPDN, Pejabat Pemprov Jawa Tengah beserta jajarannya.

Wakil Gubernur IPDN Dr. Reydonizar Monek, M. Dev mengatakan bahwa Kukerta yang dilaksanakan oleh Wasana Praja IPDN merupakan bentuk pengabdian praja kepada masyarakat yang telah tertulis pada Tridharma Perguruan Tinggi. Kukerta ini dapat menjadi motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi yang ada dan berani bertindak untuk memperbaiki kualitas hidup.

Sementara itu Bupati Pemalang H. Junaedi, SH, MH dalam sambutannya mengucapkan banyak terimakasih kepada IPDN yang telah melaksanakan Kukerta serta ikut berperan serta membantu program pemerintah dalam peningkatan mutu serta kualitas masyarakat, dan beliau juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Camat serta seluruh Kades atas kesediaan menerima dan bekerjasama dengan IPDN melalui penempatan praja IPDN melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (Kukerta). (Sumber : Humas IPDN)

(Sumedang, 23 Mei 2017) Bupati Sumedang Ir. H. Eka Setiawan, MM beserta jajaran menghadiri upacara penutupan Bakti Karya Praja (BKP) bagi Wasana Praja IPDN, yang di laksanakan di lapangan upacara kantor Bupati Sumedang, Selasa 23 Mei 2017. Pada apel penutupan tersebut, turut hadir Deputi Bidang Administrasi Dr. Detty Mulyati, SH, M.Hum.

 Pada kesempatan tersebut Bupati Sumedang atas nama Pemda Sumedang menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, khususnya kepada Wasana Praja IPDN beserta para pembimbing teknis atas karya dan baktinya yang telah membantu penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pengabdian kepada masyarakat dan program bedah rumah. Kegiatan yang telah dilaksanakan akan membawa manfaat khususnya bagi pemerintah desa dan masyarakat serta secara umum bagi pemerintah Kabupaten Sumedang. Beliau berharap di akhir kegiatan ini akan menjadi awal dari wujud kerja sama dan silaturahmi yang baik bagi semua pihak.

sementara itu Deputi Bidang Administrasi menyampaikan bahwa kader-kader pamong yang telah ditempa selama kurang lebih 4 (empat) tahun di IPDN, diharapkan menjadi aparatur yang profesional, berintegritas, berkarakter, loyal dan disiplin. Sehingga pada saatnya mampu menjadi agen perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan mampu mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi yang saat ini menjadi tuntutan masyarakat. (Sumber : Humas IPDN)

 

(Bandung, 23 Mei 2017) Pengembangan IPDN merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan dan meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan Pemerintah dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan teknologi informasi, bertitik tolak dari hal tersebut Selasa 23 s/d 24 Mei 2017 bertempat di Bandung IPDN menyelenggarakan Rapat Pembahasan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) IPDN yang dibuka oleh Wakil Gubernur IPDN Dr. Reydonizar Moenek, M.Dev dan didampingi oleh Kepala Biro Administrasi Akademik dan Perencanaan Dr. Yusharto, M.Pd.

Maksud dari pembahasan rencana induk pengembangan ini adalah memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan dan implementasi bagi pengembangan IPDN yang komprehensif, efisien, efektif dan terpadu dalam bentuk Kerangka Pemikiran Dasar, Cetak Biru Pengembangan, Solusi Pentahapan Pengembangan serta Rencana Implementasi.

Wakil Gubernur IPDN pada sambutan pembukaan menyampaikan Rencana Induk Pengembangan IPDN tetap berada dalam kerangka bagian dari penerapan e-Government secara nasional, dengan tujuan, meningkatkan mutu layanan publik, terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, serta perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan. (Sumber : Humas IPDN)

(Jatinangor, 23 Mei 2017) Dalam rangka meningkatkan kemampuan Dosen dan peneliti, IPDN mengadakan Workshop Penyusunan Literatur bagi Dosen di lingkungan IPDN pada tanggal 23 Mei 2017. Acara ini menghadirkan narasumber dari UPI yaitu Prof. Dr. Lili dan Prof. Dr. Aan Komariah. Wakil Gubernur IPDN Dr. Reydonizar Monek, M.Dev pada pembukaan workshop yang diikuti para dosen di lingkungan IPDN menyampaikan tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kinerja dan keprofesionalan para dosen dan menghimbau peserta workshop untuk mengikuti kegiatan dengan maksimal dan sampai selesai. (Sumber : Humas IPDN)

Main Menu