Profil IPDN

(Sulut, 24 Agustus 2015) IPDN Kampus Sulawesi Utara melaksanakan upacara serah terima jabatan (sertijab) di lapangan kampus IPDN Sulawesi Utara. Sertijab dipimpin langsung Rektor IPDN Prof. DR. Ermaya Suradinata, M.Si.

Sertijab kali ini digelar secara berbeda dari biasanya, acara sertijab digelar menggunakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB). Sertijab kali ini agak istimewa berbeda dari pelaksanaan sertijab tahun lalu.

Sertijab yang diserah terimakan hari ini adalah Direktur IPDN kampus Sulut‎ yang sebelumnya dijabat Ibu Rossy Kalangi ditugaskan kepada Bapak Alex J Wowor yang sebelumnya menjabat Pembantu Direktur.

Sumber : Humas

 

(Jatinangor, 8 September 2015) Program Pascasarjana IPDN bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung menggelar Pengabdian Masyarakat dengan tema “Peningkatan Aparatur Kelurahan Sebagai Poros Terdepan Dalam Pelayanan Publik” di Aula Pascasarjana IPDN.

Kegiatan berlangsung selama dua hari 8 s/d 9 September 2015 dan dibuka Wakil Gubernur IPDN Prof. Dr. Erliana Hasan, M.Si didampingi Direktur Program Pascasarjana Drs. Sampara Lukman, MA dan diikuti Lurah se-Kota Bandung.

Wakil Gubernur IPDN dalam sambutannya mengatakan, arah yang dituju dalam kegiatan ini adalah untuk mewujudkan good governance yang didalamnya juga memuat kriteria pemerintah yang responsif, transparan dan akuntabel, yang menjadi prasyarat bagi keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Untuk itu, sebagai upaya dalam meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah baik dalam fungsi pelayanan, baik pelayanan internal maupun pelayanan kepada masyarakat,diharapkan seluruh peserta mengikutinya dengan semangat yang tinggi untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan kapasitas aparatur Kelurahan dalam rangka optimalisasi tentang pelayanan.

Sumber: Humas

Last Update: Admin (2015-09-08:14:28:04)

(Jatinangor, 8 September 2015) Wakil Gubernur IPDN Prof. DR. Erliana Hasan, M.Si menilai pentingnya dilakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“ Sosialisasi ini perlu dilaksanakan untuk menyamakan persepsi baik secara internal di lingkungan IPDN maupun secara eksternal dengan mitra kerja terkait, agar penerapan PP ini dapat dilaksanakan dengan baik, lancar dan tidak menimbulkan permasalahan,”  demikian ketika membuka sosialisasi PNBP di ruang Grha Wyata Praja yang didamping Karo I  Selasa 8 September 2015.

Menurutnya, sebagai peraturan yang baru, banyak ketentuan yang harus dipahami, disinkronisasikan, diharmonisasikan dan dipersepsikan oleh semua pihak karena adanya berbagai perubahan yang terkandung di dalamnya. Seluruh PNBP yang berlaku pada IPDN/Kementerian Dalam Negeri wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Sumber: Humas

Last Update: Admin (2015-09-09:09:40:26)

 

Main Menu