Jatinangor (Jum’at, 25/07/2026) - Birokrasi di Indonesia kini dituntut untuk bergerak cepat dan merespons tantangan global tanpa terjebak dalam kerumitan aturan. Hal ini ditekankan Mendiktisaintek, Prof. Brian Yuliarto, Ph.D saat menghadiri Kuliah Umum dihadapan praja utama IPDN di Gedung Balairung Rudini, IPDN Kampus Jatinangor. “Birokrasi kita ini masih dipandang lambat, kaku dan berbelit. Berdasarkan data, 67.000 regulasi berlaku di Indonesia dan banyak diantaranya yang tumpang tindih serta bertentangan. Sedangkan arahan Bapak Presiden, _regulation follow the program_, oleh sebab itu kalian calon birokrat negara ini Saya harap dapat menyederhanakan birokrasi karena ukuran kinerja itu bukan dari seberapa banyak aturan yang dibuat tapi berapa banyak urusan rakyat yang bisa diselesaikan”, ujarnya.

Setiap tahun menurutnya, sekitar 300 Triliun uang yang harusnya masuk ke negara terpaksa atau tanpa kita sadari lari keluar negeri, ini karena salah tata kelola kita, pengawasan yang lemah, data yang tidak tersambung dan sistem yang bisa diakali. “Orang diseluruh dunia bertarung dengan teknologi sedangkan kita di Indonesia bertarung dengan aturan”, ujarnya lagi. Beliau berharap, praja IPDN sebagai calon pemimpin bangsa, harus tau medan yang akan dihadapi karena menurutnya daya saing bangsa tidak ditentukan di pasar tapi ditentukan di meja-meja birokrasi. “Kalian akan menjadi penentu kebijakan, jangan membuat sulit dan lama, semua harus bergerak cepat. Jadilah birokrat yang bergerak cepat dan berpihak kepada warga retan”, imbaunya. Prof. Brian juga menekankan praja untuk “melek” data, jadi birokrat yang selalu bertanya tentang sumber datanya karena menurutnya kebijakan tanpa bukti adalah hanya tebakan.

Berdasar pada keinginan untuk melahirkan calon birokrat yang kompeten dan sejalan dengan arahan dari Mendagri, IPDN secara resmi menambahkan persyaratan baru untuk dapat mendaftar ke IPDN yakni kompetensi atau _skill_ berbahasa inggris yakni nilai toefl minimal 400 dan syarat lulus atau tamat IPDN nilai toefl 500. “Hal ini sesuai arahan Bapak Mendagri untuk meningkatkan lulusan IPDN dalam mengakses beberapa perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri yang memerlukan kompetensi berbahasa inggris apabila nanti mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister/Doktoral. IPDN juga mendorong dan memfasilitasi praja IPDN untuk mengikuti beasiswa LPDP, mulai dari tahun 2022”, ujar Rektor IPDN, Dr. Halilul Khairi., M.Si.

Pada kesempatan ini pula selain memberikan kuliah umum, kehadiran Bapak Mendiktisaintek ke IPDN juga untuk menerima penganugerahan Kartika Astha Brata Utama dan Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan. Penganugerahan yang diberikan langsung oleh Rektor IPDN juga disaksikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si. M.M. Kehadiran Wamendagri ini juga sekaligus untuk memantau persiapan IPDN menjelang acara wisuda dan pelantikan pamong praja muda angkatan XXXIII yang direncanakan akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

• Sumber Berita:

  Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
  La Ode Muhamad Alam Jaya., S.STP., M.Si
  

• By:

  Humas