Praya-Nusa Tenggara Barat, Rabu (03/03/2021) Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Dr. Hadi Prabowo, MM didampingi oleh jajaran pimpinan IPDN lainnya melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Bhakti Karya Praja (BKP) dan Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) yang dilaksanakan oleh praja utama Angkatan XXVIII asal pendaftaran Provinsi NTB. Selain memantau secara langsung jalannya kegiatan BKP dan KUKERTA, Rektor IPDN sekaligus memberikan ceramah umum dihadapan 31 orang praja utama yang berasal dari 10 Kabupaten/Kota di NTB dan civitas akademika IPDN Kampus NTB. Pelaksanaan kegiatan BKP dan KUKERTA berlangsung sejak tanggal 22 Februari 2021 s.d. 19 Maret 2021 di daerah asal pendaftaran masing-masing.BKP dan Kukerta merupakan salah satu bentuk implementasi aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pengabdian masyarakat, yang dilaksanakan oleh IPDN. Kegiatan ini merupakan kegiatan wajib bagi praja utama yang akan menyelesaikan pendidikannya di IPDN.

“Kegiatan BKP dan KUKERTA wajib dilakukan oleh praja utama apabila ingin menyelesaikan pendidikannya di IPDN. Tujuannya agar praja dapat terjun langsung di masyarakat, melihat situasi serta masalah-masalah aktual dan faktual yang terjadi di daerahnya, baik itu di Pemda, desa atau di lingkungan masyarakatnya. Praja juga diharapkan dapat menjadi problem solver dalam permasalahan yang sedang dialami di daerah tersebut”, ujar Direktur Kampus NTB, Dr. Ir. Hj. Sri Hartati, MP. Masih menurut Direktur Kampus NTB, bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh IPDN pada kegiatan BKP dan KUKERTA ini diantaranya memberikan bantuan pada pemda, desa dan masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pelatihan dan penyusunan business plan BUMDes serta memberikan pendampingan pengelolaan keuangan desa dan pembuatan aplikasi administrasi desa termasuk didalamnya proses penginputan data dan lain sebagainya.

Setelah selesai melaksanakan kegiatan ini, praja utama akan menuangkan penelitiannya dalam bentuk laporan yang ditulis secara komprehensif. Penanganan pandemi covid-19 tak luput menjadi topik aktual yang diangkat dalam beberapa penelitian pada kegiatan BKP dan KUKERTA ini. “Praja harus proaktif dan responsif terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan, terutama yang ada kaitannya dengan penanganan pandemi covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Bagaimana penerapan operasi yustisi protokol kesehatannya, apakah didaerah tersebut ada posko atau call centre covid-19, bagaimana sinergitas antara kecamatan dengan OPD terkait penanganan covid dan lain sebagainya. Semua pertanyaan atau permasalahan ini harus dikaji based on data konkret dan akurat. Praja harus berkoordinasi dengan instansi yang ditunjuk oleh pemda sebagai satgas covid, pihak kecamatan, OPD terkait dan pihak-pihak lainnya. Sehingga nanti kehadiran praja di tengah-tengah masyarakat ini dapat memberikan perubahan yang baik karena mereka dapat menjadi problem solver atas permasalahan yang terjadi di daerahnya tersebut, ujar Rektor IPDN.

• Sumber Berita:

  Humas IPDN

• By:

  Super Admin