Jakarta (06/12/2020) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menugaskan 862 orang satuan praja utama untuk memonitoring Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah terhitung sejak tanggal 6 s.d. 10 Desember 2020. Kegiatan ini merupakan tugas tambahan akademik yang dilakukan satuan praja utama dalam masa cuti kuliah. Rektor IPDN Dr. Hadi Prabowo, M.M menugaskan para dosen IPDN untuk menjadi kordinator wilayah, para dosen ini mulai diberangkatkan ke daerah mulai hari ini hingga esok hari. Adapun Aula Zamhir Islami di IPDN Kampus Jakarta dioperasionalkan menjadi Posko Pemantauan Pilkada Serentak.

Terkait tugas akademik bagi praja utama, selama cuti mereka diberikan tugas untuk memonitoring atau memantau pelaksanaan Pilkada, apakah sudah menerapkan protokol kesehatan atau tidak. “Seperti diketahui bersama, tahun ini kita melaksanakan Pilkada Serentak dengan situasi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kali ini kita melaksanakan Pilkada ditengah pandemik covid-19. Oleh sebab itu kami (IPDN) melalui satuan praja utama berinisiatif membantu pemerintah memonitoring pelaksanaan Pilkada diseluruh daerah, apakah keseluruhan tahapan pelaksanaan Pilkada mulai dari tahapan kampanye sampai kondisi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau tidak, terutama terkait penerapan protokol kesehatan covid-19. Jadi kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada ini tidak akan menimbulkan kluster covid-19 baru”, ujar Rektor IPDN.

Praja yang ditugaskan melakukan pemantauan nantinya akan melaporkan hasil pemantauan mereka dilapangan secara langsung dan menginput data yang diperoleh kepada panitia pemantau Pilkada IPDN atau melakukan komunikasi secara virtual dengan Pemda atau Kesbangpol dan KPU. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Rektor IPDN melaksanakan kegiatan pembekalan untuk satuan praja utama yang nantinya akan melaksanakan tugas tersebut. Pelaksanaan pembekalan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari yakni pada tanggal 2 s.d 3 Desember 2020 dan bertempat di IPDN Kampus Jatinangor dan IPDN Kampus Jakarta. Masih menurut Rektor IPDN, “Untuk melihat situasi dan kondisi empirik serta kajian akademis dilapangan, maka kami menugaskan praja utama untuk turun langsung ke lapangan. Kami menugaskan 862 orang praja utama dengan rata-rata 3 (tiga) orang praja di 9 provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten. Selain memonitoring, praja juga akan menyebarkan kuesioner yang nanti dalam pelaksanaannya akan berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kuesioner dan semua dokumen ini setelah terkumpul akan diserahkan kepada Sekretariat Pemantau Pilkada IPDN”, ujar Rektor IPDN.

• Sumber Berita:

  Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas IPDN
  Ervin Fahlevi, S.Sos., M.M

• By:

  Super Admin