Jatinangor (27/10/2020), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kembali menorehkan prestasi besar dengan dikukuhkannya Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP, S.AP, M.Si sebagai Guru Besar tetap termuda IPDN. Prestasi ini resmi beliau raih setelah melaksanakan Sidang Terbuka Senat dan Orasi Ilmiah Guru Besar IPDN di Gedung Balairung Rudini Kampus IPDN Jatinangor dengan mengangkat judul “Reformasi Birokrasi Indonesia Menuju Pemerintah Kelas Dunia”. Rektor IPDN Dr. Hadi Prabowo, M.M yang sekaligus merupakan Ketua Senat IPDN hadir dalam acara “Pengukuhan Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP, S.AP, M.Si sebagai Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN”. Selain Rektor IPDN, hadir dalam acara yakni Jajaran Senat, Para Wakil Rektor, Jajaran Pimpinan IPDN serta tamu undangan lainnya. Acara ini dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan covid 19 yang sangat ketat. Hampir 30 tahun sejak disatukannya APDN daerah menjadi APDN Nasional di Kampus Malang dan Semarang, yang kemudian berganti nama menjadi STPDN dan kini menjadi IPDN di Jatinangor, baru kali ini alumninya berhasil menjadi Guru Besar atau Profesor yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia.

Pria kelahiran Jambi 4 Maret 1977 yang telah menempuh Pendidikan Diploma IV dan Program Magister di IPDN ini, sampai dengan sekarang telah menghasilkan 5 scientific works (book/book chapter/journal), 3 paper/poster dan 124 research experiences. Dalam orasi ilmiahnya Beliau kembali mengingatkan para ASN tentang tugas utama dari ASN yakni PELAYANAN, “Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok Aparatur Sipil Negara sebagai abdi negara dan terlebih abdi masyarakat”, ujarnya. Tak hanya perihal pelayanan, Beliaupun menyuarakan mengenai kegelisahannya atas perubahan sosial dan dinamika pemerintahan yang akhirnya sangat mempengaruhi pembangunan negara Indonesia, “Birokrasi Indonesia pernah mengalami mekanisme pembangunan yang tidak sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga mengakibatkan perekonomian Indonesia pernah porak poranda pada tahun 1998. Secara teori, fase perubahan sebuah negara itu untuk satu level minimal memakan waktu selama 20 tahun, sehingga jika dilihat dengan kondisi Indonesia, kita terlalu memaksakan diri tanpa mengikuti ritme perubahan sosial, perubahan birokrasi dan perubahan kondisi ekonomi sebuah negara. Perubahan kebijakan sebuah negara akan berpengaruh sangat besar terhadap perubahan sosial dan ekonomi sebuah negara dan yang lebih dalam lagi adalah kemampuan birokrasi kita menghadapi perubahan tersebut”, ujarnya. Selain menempuh pendidikan di IPDN, suami dari Prof (Asc) Dr. Imelda Hutasoit, S.Kep, M.Kes, AIFO, M.A dan ayah dari tiga orang anak ini menempuh Pendidikan Strata 1 (S-1) di STIA-LAN dengan jurusan Administrasi Publik serta Program Doktor Administrasi Publik di Universitas Padjadjaran Bandung.

Selain kegelisahan atas perubahan sosial dan dinamika pemerintahan, Beliaupun menyampaikan beberapa buah pikiran terkait pergeseran generasi manajemen, organisasi, aparatur sipil negara dan pelayanan sebagai pintu masuk pemerintahan kelas dunia. Tak hanya itu, dalam orasi ilmiahnya Beliau menyampaikan konsep grand design, quick wins dan agile governance reformasi birokrasi Indonesia menuju pemerintahan kelas dunia. “ Untuk kawan-kawan dosen diluar sana yakinilah bahwa anda sudah dijalur yang benar, tinggal kasih gas pol dan jangan kasih kendor hingga bisa mencapai puncak jabatan kita yaitu guru besar (profesor) dan bagi kawan-kawan diluar sana yang menganggap kehidupan mejadi dosen adalah pekerjaan yang aman dan nyaman, silahkan mulai dirintis dari sekarang untuk menjadi dosen di Kampus Negeri maupun Swasta yang ada di daerah saudara-saudara”, ujar Prof. Fernandes diakhir orasi ilmiahnya.

• Sumber Berita:

  Humas IPDN

• By:

  Super Admin